CARA MENYADARKAN PENTINGNYA PENDIDIKAN

Membangun Desa dengan Pendekatan Berbasiskan Kemampuan
Oleh Yosef Keladu Koten

Kamis, 16 Desember 2010 | 10:24 WIB

KETIKA  sepintas membaca judul tulisan Tony Kleden, “Ayo, Kembali ke Desa”, (Pos Kupang, 18 November 2010), muncul secara spontan dalam benak saya sebuah pertanyaan aneh, memangnya ada daya tarik baru apa di desa-desa sekarang ini? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Pola pikir kita selalu terkondisi untuk mengandaikan bahwa pasti ada sesuatu yang menarik sehingga orang diajak untuk kembali ke desa. Kalau teman mengajak, ‘ayo kita ke mal’, saya akan dengan senang hati mengikuti ajakan itu karena memang di sana ada berbagai hal menarik, entah untuk dibeli ataupun dinikmati. Tetapi, ajakan kembali ke desa?

Memang benar, tidak ada hal yang menarik di desa-desa, yang ada cuma tantangan, kesulitan, keterbatasan, dan perjuangan untuk mempertahankan hidup. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, uang dalam jumlah besar mengalir langsung ke kas-kas desa lewat berbagai program pemerintah, termasuk program terakhir pemerintah Propinsi NTT, “Desa Mandiri Anggur Merah” yang mengalokasi dana setiap desa Rp 250 juta untuk 287 desa yang terkategori ‘terkebelakang’ – tentu menurut versi pemerintah – di seluruh NTT ini. Inilah satu-satunya hal yang menarik di desa-desa sekarang ini. Hanya saja, ajakan kembali ke desa tidak untuk memuaskan keinginan akan hal-hal yang menarik ini, karena kalau demikian, maka ajakan kembali ke desa lalu berarti mari kita ramai-ramai menikmati uang bantuan tersebut.

Ajakan ini harus dibaca sebagai sebuah tantangan untuk membangun desa. Ini adalah ajakan kepada sebuah pengabdian yang total untuk membantu warga desa merencanakan dan merealisasikan suatu model hidup yang layak. Tony Kleden dengan sangat tepat mengelaborasi apa yang harus dibuat oleh para fasilitator yang akan dikirim ke desa-desa, dan dua tulisan dari Dr. John Dami Mukese, melengkapi itu dengan sebuah uraian yang sangat mendalam tentang alasan-alasan mengapa kembali ke desa (Pos Kupang, 29 dan 30 November 2010).

Kedua penulis di atas bertolak dari program ‘Desa Mandiri Anggur Merah’ yang sudah ditetapkan oleh Pemprop NTT, dan bagaimana program itu direalisasikan agar mendatangkan kebaikan atau manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa. Dalam tulisan ini saya coba memberikan sebuah cara pandang lain atau tepatnya titik awal refleksi berbeda – sekalipun dari aspek isi tidak ada hal yang baru – terhadap setiap program pemerintah, dan bagaimana program ‘Desa Mandiri Anggur Merah’ harus dibaca dalam terang perspektif baru ini.

Pendekatan Utilitarian dan Liberal

Bupati Sikka, Drs. Sosimus Mitang, pada suatu kesempatan, ketika menanggapi mewabahnya demam berdarah beberapa waktu lalu di Kabupaten Sikka, mengungkapkan kekesalannya karena masyarakat seakan-akan tidak memanfaatkan sarana-sarana kesehatan yang telah dibangun desa-desa. Katanya, pemerintah telah membangun pusat kesehatan hampir di semua desa, tetapi tampaknya masyarakat tidak memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memperbaiki kondisi kesehatan mereka sehingga masih saja gampang terserang penyakit.

Kekesalan ini tentu masih bisa diperluas ke berbagai bidang kehidupan yang lain. Beberapa tahun lalu pemerintah membangun gedung-gedung sekolah dasar inpres hampir di semua desa, tetapi ada banyak gedung yang dibiarkan telantar karena memang tidak ada muridnya, padahal anak-anak yang tidak sekolah masih cukup banyak. Banyak mesin genzet dibagikan ke desa-desa, tetapi tidak dimanfaatkan, dan kalaupun dimanfaatkan hanya bertahan beberapa bulan kemudian rusak karena memang tidak dirawat secara baik. Uang telah dikucurkan begitu banyak ke kas-kas desa, tetapi warga desa masih tetap hidup dalam keterbatasan-keterbatasan. Pemerintah telah berbuat banyak untuk desa-desa, tetapi mengapa daftar desa-desa miskin makin bertambah panjang dari tahun ke tahun? Dan, proses penyusunan program telah menggunakan metode bottom up, dari bawah ke atas dengan mendengarkan aspirasi masyarakat entah lewat musyawarah desa atau penjaringan oleh wakil-wakil rakyat, dan bukan lagi top down, dari atas ke bawah, tetapi mengapa masih saja belum efektif?

Pada hemat saya, hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan dalam proses penjaringan aspirasi dan penyusunan program digunakan pendekatan utilitarian yang berbasiskan keinginan dan pendekatan liberal yang berbasiskan kesamaan. Dalam menilai dan menanggapi fenomena kemiskinan dan keterbelakangan desa-desa, pendekatan utilitarian, bertanya tentang bagaimana orang-orang desa merasakan hidupnya dan apa yang mereka inginkan. Sedangkan pendekatan liberal bertanya bukan hanya apa yang mereka inginkan, tetapi juga sumber-sumber daya apa yang mereka miliki. Titik tolak kedua pendekatan adalah pertimbangan akan pemuasan keinginan serta perlakuan yang sama dan adil terhadap semua warga negara.

Tentu saja sesuai dengan keadaan riil, warga desa akan dengan gampang menjawab bahwa mereka tidak memiliki uang, air bersih, jalan, sekolah, poliklinik, listrik, dan lain-lain. Karena itu, yang mereka inginkan adalah apa yang mereka tidak miliki tersebut di atas sehingga tidak mengherankan kalau ada kunjungan entah dari pemerintah ataupun anggota Dewan, orang-orang desa melitanikan begitu banyak hal yang mereka inginkan. Dari hasil penjaringan aspirasi, pemerintah lalu menetapkan apa yang penting untuk warga desa. Maka dibangunlah sekolah-sekolah, polindes-polindes, bak-bak air minum; dibuatlah jalan-jalan (aspal atau rabat); serta dibagikan uang tunai dan mesin genzet ke desa-desa, dengan anggapan bahwa dengan memberikan apa yang diinginkan, pemerintah telah memuaskan aspirasi warga dan memperlakukan mereka secara sama dan adil.

Masalahnya, keinginan atau kebutuhan perlu dipertanyakan lebih lanjut, entahkah apa yang diinginkan itu sungguh-sungguh memampukan mereka untuk berfungsi secara lebih baik? Dalam kenyataan, keinginan dibentuk oleh kebiasaan dan cara hidup. Manusia beradaptasi dengan apa yang mereka miliki. Lihat saja, ada orang yang ingin dan membeli setiap produk baru di toko-toko karena kebiasaan ‘mengoleksi barang’ dan gaya hidup, sementara mereka sendiri tidak tahu tentang kegunaan barang-barang itu untuk hidup yang lebih baik. Barang dibeli bukan untuk dimanfaatkan, tetapi sekadar untuk dipajang atau dipamerkan di ruang tamu rumah mereka. Orientasi mereka di sini adalah gaya hidup dan supaya mereka disejajarkan atau disamakan dengan orang-orang lain. Demikian halnya bisa terjadi bahwa warga desa menginginkan gedung sekolah, polindes, jalan beraspal, listrik, dan lain-lain hanya sekadar supaya dianggap sama dengan orang-orang yang hidup di kota, tetapi mereka sendiri tidak tahu kegunaan dan cara bagaimana memanfaatkan sarana-sarana tersebut untuk hidup yang lebih baik. Jadi, pemerintah tidak boleh mendistribusikan barang-barang hanya untuk memuaskan keinginan yang bersifat kebetulan seperti itu karena cara itu akan mempertahankan status quo.


Pendekatan Berbasiskan Kemampuan

Berhadapan dengan realitas kemiskinan, pendekatan berbasiskan kemampuan, bertanya tentang apa yang warga desa dapat atau tidak dapat lakukan. Pertanyaan ini mengarah kepada sebuah upaya untuk mengetahui kemampuan fungsional dasar manusia. Ada begitu banyak kemampuan dasar manusia, seperti kemampuan untuk hidup sehat, untuk berimaginasi dan berpikir, untuk menggunakan barang-barang pribadi, untuk berinteraksi atau hidup bagi dan untuk orang lain, serta untuk membentuk sebuah konsep tentang kebaikan dan terlibat dalam refleksi kritis tentang perencanaan kehidupan sendiri. Kemampuan terakhir ini berkaitan dengan penggunaan akal budi praktis manusia dan sangat sentral dalam perealisasian semua kemampuan lainnya. Dengan akal budi praktis, orang akan dimampukan untuk menyadari pentingnya pendidikan, kesehatan, penerangan, dan jalan yang baik dan dengan demikian mampu memanfaatkan sarana-sarana tersebut secara efektif untuk kebaikan hidup mereka sendiri.

Jadi yang menjadi fokus pertama dan utama pemerintah atau agen pembangunan adalah memastikan bahwa orang-orang desa memiliki kemampuan ini sebelum barang-barang dan uang didistribusikan atau bangunan-bangunan baru didirikan. Program pertama harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan akal budi praktis ini. Karena, kalau warga desa belum sadar akan pentingnya pendidikan, hidup sehat, air bersih, jalan, maka akan percuma dan sia-sia pembangunan gedung sekolah dan polindes baru, penyediaan air bersih dan perbaikan jalan. Kalau aparat desa belum dimampukan untuk mengelola uang dalam jumlah besar, maka dana-dana besar yang mengalir ke kas-kas daerah tidak akan dimanfaatkan dan bahkan ‘dibiarkan’ raib begitu saja. Kalau orang di desa tidak dipersiapkan dan dimampukan untuk mengoperasi dan merawat mesin genzet, maka mesin-mesin tersebut akan rusak dalam waktu singkat dan dibiarkan terus sampai berkarat. Kalau masyarakat belum tahu menggunakan barang-barangnya sendiri, termasuk uang, maka uang-uang tunai yang diberikan langsung ke saku mereka akan habis dalam sekejap karena urusan pesta demi pesta.

Dalam terang ini, pemerintahan belum melaksanakan tugas apa pun jika pemerintahan belum menjadikan masing-masing orang mampu untuk berfungsi secara baik – sekalipun pemerintahan telah memberikan kepada mereka banyak hal. Keluhan Bupati Sikka di atas dan keluhan-keluhan serupa lainnya muncul karena pemerintah menggunakan pendekatan ‘memberikan barang’ dan bukannya ‘memampukan’ warga desa.

Desa Mandiri Anggur Merah

Lalu, bagaimana dengan program Desa Mandiri Anggur Merah? Saya kira, program ini dalam arti tertentu, telah menggunakan pendekatan berbasiskan kemampuan karena orientasinya pada pemberdayaan (pengembangan kemampuan) warga desa dengan pemberian dana hibah Rp 250 juta dan tenaga fasilitator. Bagaimana hal ini mungkin?

Saya melihat ada dua kemampuan yang perlu dikembangkan, yaitu, pertama, kemampuan internal, yaitu kondisi pribadi (badan, jiwa, karakter) yang memampukan pribadi untuk merancang dan merealisasikan rencana hidupnya sendiri yang senantiasa berorientasi pada kebaikan. Di sini, pendidikan dan pelatihan-pelatihan menjadi urgen. Dana yang ada hendaknya digunakan untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan demi menyadarkan warga desa akan pentingnya pendidikan dan hidup sehat, melatih mereka untuk mampu menata ekonomi keluarga, terutama mengelola keuangan mereka, dan untuk mengoperasi atau merawat sarana-sarana publik yang ada.

Kedua, kemampuan eksternal, yaitu kondisi-kondisi sosial yang mendukung. Seringkali terjadi warga desa menganggap benar dan baik apa yang mereka miliki dan buat, karena memang tidak ada alternatif-alternatif lain yang tersedia sebagai pembanding untuk melihat bahwa apa yang mereka buat dan miliki tidak baik. Di sini, kesaksian hidup para fasilitator – sebagai orang terdidik –  menjadi sangat penting. Fasilitator harus bisa menunjukkan bagaimana pendidikan yang telah mereka terima bertahun-tahun di lembaga pendidikan formal, telah membuat perbedaan signifikan dalam hidup mereka. Dengan kata lain, seorang fasilitator harus bisa ‘bicara’ di forum-forum publik, bisa beragumen dan menawarkan ide-ide yang mencerahkan dan meyakinkan tentang berbagai praktik yang membelenggu hidup orang desa. Dalam praktik, seringkali terjadi banyak orang ‘terdidik’ yang tidak hidup sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, bahkan pola hidup mereka mengokohkan kebiasaan-kebiasaan yang membelenggu. Karena itu, seorang fasilitator harus bisa menunjukkan bagaimana hidup sehat dan hemat sehingga kehadiran mereka membuat perbedaan dan menawarkan alternatif baru kepada warga desa.

Hal-hal sederhana dan praktis ini perlu diperhatikan sehingga kehadiran fasilitator tidak menjadi ‘skandal’ dan sekaligus beban untuk orang-orang desa. Dan yang lebih penting, supaya dana hibah Rp 250 juta betul-betul memampukan atau memberdayakan warga desa dan bukannya dinikmati demi kepuasan keinginan bersama. *
Dunia pendidikan juga disasar oleh Camat yang sebelumnya juga pernah menjadi orang nomor satu Kecamatan Wara. Dinas Pendidikan pun merespon. Pemahaman dini GSI di sekolah-sekolah, terutama di sekolah dasar mulai diperkenalkan. Peran serta sekolah, terutama sekolah dasar, dalam mendukung program GSI terlihat nyata karena mulai dari pintu masuk, tembok sekolah, hingga pintu kelas terpasang spanduk dan pamflet GSI. Kerjasama tersebut juga terlihat dari kesediaan para guru menjelaskan program GSI kepada murid sebelum pelajaran di mulai. Bahkan beberapa guru dengan antusiame menciptakan mars GSI :

………………………………………..
Kami putra dan putri Palopo
Sayang ibu menjadi tekadku
Walau apapun jadi tantangan
Sayang ibu takkan luntur
…………………………………………

Dengan beragam kreatifitas di Kecamatan Wara Utara di atas, lantas di mana partisipasi Pemerintah Kota Palopo sendiri? Kecamatan Wara Utara tentu saja tidak bergerak sendiri. Guna mendukung GSI ini, Walikota Palopo H.P.A. Tenriadjeng dan jajaran pejabat kota lainnya turun tangan dengan melakukan siaran langsung menyebarkan informasi GSI di beberapa radio swasta lokal. Bahkan, pemerintah kota berhasil melakukan kerjasama dengan tiga sekolah tinggi ilmu kesehatan dan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Tidak hanya itu, pemerintah kota juga memperkuat regulasi kesehatan melalui terbitnya Perda Kota Sehat yang merupakan perda kota sehat pertama di Indonesia.

Kerjasama harmonis antar pemerintah kota, pemerintah kecamatan, agen perubahan, dan masyarakat tidak sia-sia. Terbukti angka kematian ibu dapat ditekan secara drastis. Dari 25 orang angka kematian ibu di tahun 2007, kota yang berpenduduk 141.996 jiwa ini berhasil menekan kematian ibu menjadi 4 jiwa di tahun 2008 dan akhirnya zero percent di tahun 2009. Tepatlah kata pepatah Bugis “Iya Ada Iya Gau” yang berarti Satu Kata Satu Perbuatan. GSI di Palopo bukan hanya pada ucapan tapi juga pada perbuatan.

*)Mylaffayzza. Peneliti the Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) Makassar, Sulawesi Selatan. Alamat email m_milawaty@yahoo.com

// <![CDATA[//

PENGENTASAN BUTA HURUF JALAN DI TEMPAT ATAU MUNDUR TERATUR?

Buta huruf bukan sekadar tidak mampu membaca dan menulis, melainkan berpotensi menimbulkan serangkaian dampak yang sangat luas. Kemampuan membaca dan menulis merupakan alat penting untuk memberantas kemiskinan. Tak mengherankan jika kemampuan itu termasuk dalam indikator pendidikan pada indeks pembangunan manusia atau Human Development Index United Nations Development Programme (UNDP). Indeks tersebut mengukur kemajuan pendidikan berdasarkan kemampuan membaca dan menulis atau literasi.

Tahun 2009 adalah target Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menurunkan angka buta huruf hingga mencapai lima persen. Untuk menggolkan target tersebut, para pelaku pendidikan berlomba-lomba berupaya meningkatkan sumber daya pendidikan. Bagaimana pencapaian target Depdiknas tersebut selama tahun 2006 dan 2007 lalu di 23 kabupaten-kota dalam lingkup Sulawesi Selatan?

Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, nampak bahwa usaha pemerintah daerah untuk menurunkan angka buta huruf tidak selalu berhasil di semua daerah. Secara nasional, Sulawesi Selatan bahkan masuk dalam kategori daerah dengan angka buta huruf yang masih tinggi. Hal tersebut didukung data temuan FIPO, di antara 23 kabupaten – kota se Sulawesi Selatan, delapan diantaranya belum berhasil menurunkan angka buta huruf. Yang terjadi malah sebaliknya; angka buta huruf mengalami kelonjakan dari tahun 2006 ke 2007. Tentunya kelonjakan itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya buta huruf baru, putus sekolah formal yang buta huruf kembali, dan hasil garapan pemberantasan buta huruf yang tidak tuntas dan hanya menyebut secara kualitas saja.

Delapan daerah yang terdeteksi meningkat rasio buta huruf penduduk untuk usia 10 tahun ke atas dari tahun 2006 ke 2007 adalah Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Bone, Bulukumba, Pinrang, Barru, Bantaeng, dan Takalar. Dari kedelapan kabupaten tersebut, Kabupaten Jeneponto yang menunjukkan peningkatan rasio angka buta huruf yang signifikan dalam kurun waktu setahun (dari 24,26 persen meningkat hingga 30,91 persen), diikuti oleh Kabupaten Sinjai yang meningkat dari 13,56 persen menjadi 17,15 persen. Penurunan angka buta huruf yang patut diacungkan jempol adalah Kota Palopo yang mampu menurunkan angka buta hurufnya 50 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk angka buta huruf itu sendiri, pada akhir tahun 2007 angka buta huruf tertinggi diraih oleh Kabupaten Jeneponto sebesar 30,91 persen, disusul berturut-turut oleh Kabupaten Bantaeng 24,09 persen, Kabupaten Bulukumba 20.51 persen, dan Kabupaten Takalar 20,4 persen.

Target penurunan angka buta huruf hingga mencapai lima persen nampaknya masih terlampau jauh bagi Sulawesi Selatan. Hal ini ditunjukkan hingga 31 Desember 2007, baru lima daerah yang angka buta hurufnya tersisa di bawah 10 persen, yaitu Kota Palopo, Makassar, Parepare, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Dari lima daerah tersebut, Kota Makassar, Palopo, dan Parepare yang mampu mencapai target penurunan angka buta huruf hingga di bawah lima persen. Luwu Timur dan Luwu Utara kemungkinan besar akan mampu mencapai target tersebut mengingat pendidikan gratis yang telah diterapkan kedua daerah yang masih tergolong muda tersebut.

Masih tingginya angka buta huruf di Sulawesi Selatan tentunya meninggalkan tanya yang mendalam. Ada apa dengan pendidikan Sulawesi Selatan yang selama beberapa tahun terakhir ini telah menerapkan beragam kebijakan pendidikan? Pendidikan gratis, pembentukan kelompok belajar atau yang lebih dikenal dengan Keaksaraaan Fungsional, dan rasio anggaran pendidikan terhadap total belanja APBD adalah tiga dari sekian rangkaian kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan.

Pendidikan gratis telah diterapkan beberapa kabupaten – kota jauh sebelum pendidikan gratis tahun 2008 lalu digaungkan. Pendidikan gratis selayaknya mampu mendongkrak angka melek huruf karena kemiskinan yang menjadi faktor tingginya angka putus sekolah bukan lagi menjadi alasan seiring dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini. Anak yang paling miskin pun kini dapat bersekolah.

Beberapa daerah memfasilitasi keluarga miskin dengan armada bus sekolah seperti yang dilakukan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu Timur, dan Makassar. Ada pula kabupaten yang memberikan uang transport seperti yang dapat dilihat di Kota Parepare sebesar Rp. 3.000 per hari per siswa, atau kabupaten yang menyediakan asrama anak sekolah sebagaimana yang dilakukan Kabupaten Pangkep dan Kepulauan Selayar.

Upaya-upaya pemerintah daerah tersebut sangat positif. Sayangnya, jika melihat kenyataan yang ada, pendidikan gratis dan semua fasilitas pendukungnya nampaknya belum menjadi sarana yang paling efektif untuk memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya barangkali dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyadarkan orang tua betapa pentingnya pendidikan; tidak hanya sekedar anak tahu baca-tulis tapi lebih dari itu, kehidupan yang lebih baik dapat dibangun melalui pendidikan yang lebih baik. Buruknya pendidikan menghasilkan kemiskinan. Sanksi inilah yang telah diuji coba oleh Kabupaten Gowa dan Luwu Timur. Bagaimana sanksi itu memberi efek jera bagi orang tua? Waktu yang akan membuktikan.

Kebijakan yang kedua adalah Keaksaraan Fungsional. Hingga tahun 2008 jumlah Keaksaraan Fungsional yang berada di Sulawesi Selatan telah mencapai ribuan dan tersebar di 23 kabupaten – kota. Keaksaraan Fungsional tersebut mencakup Paket A (setara Sekolah Dasar), Paket B (setara Sekolah Menengah Pertama), dan Paket C (setara Sekolah Menengah Atas). Meski tersebar namun dampak dari banyaknya kelompok belajar ini dianggap belum efektif kerena belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang buta huruf.

Kebijakan yang ketiga adalah anggaran pendidikan. Komitmen pemerintah untuk menganggarkan pendidikan 20 persen dari total belanja APBD 2008 memperlihatkan trend yang menggembirakan; dari 23 kabupaten – kota di Sulawesi Selatan, hanya lima daerah yang menganggarkan kurang dari 20 persen. Beberapa daerah lain di menganggarkan di atas 20 sampai 30 persen bahkan rasio anggaran pendidikan Kabupaten Gowa terhadap total belanja APBD 2008 mencapai 39,1 persen. Karenanya sangat disayangkan jika anggaran pendidikan meningkat namun angka melek huruf justru menurun.

Masih banyak PR pemerintah daerah terkait dengan pendidikan. Masalah buta huruf hanyalah satu dari serangkaian masalah pendidikan kita yang sampai saat ini masih terus diupayakan perbaikannya dari pemerintah. Tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk membantu program-program pendidikan pemerintah daerah sehingga tidak ada anggapan pendidikan Sulawesi Selatan jalan di tempat atau mundur teratur.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s