CARA MEMBRANTAS KORUPTOR

Korupsi Terpotong

Jum’at, 17 Desember 2010 | 16:16 WIB

Basrief Arief. TEMPO/Subekti

Dua Bupati Di Riau Tengah Di Periksa KPK


Powered by Max Banner Ads

Dua Bupati  Di Riau Tengah Di Periksa KPKJAKARTA, KURAIH.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (10/9), menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kampar, Riau, Burhanuddin Husin terkait kasus dugaan korupsi pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Siak, Riau. KPK juga memeriksa Bupati Natuna Daeng Rusnadi terkait dugaan korupsi dana bagi hasil (DBH) migas di Natuna.

“Bupati Kampar akan dimintai keterangan sebagai saksi,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Johan menjelaskan, pemeriksaan terhadap Burhanuddin akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara Bupati Siak, Arwin AS, yang sudah menjadi tersangka dalam kasus itu.

Dalam kasus itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kehutanan Riau Asral Rahman sebagai saksi. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal.

KPK juga telah menetapkan Bupati Siak Arwin AS sebagai tersangka kasus pemanfaatan hutan di Kabupaten Siak, Riau. “AAS sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu,” kata juru bicara KPK, Johan Budi.

Johan mengatakan, Arwin diduga menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada sejumlah perusahaan di Siak pada tahun 2001 sampai 2003. “Pemberian izin itu diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Johan.

Menurut Johan, pemberian izin itu mengakibatkan terganggunya perekonomian yang mengakibatkan kerugian negara. Namun, Johan belum bersedia merinci jumlah kerugian negara yang dimaksud.

Selain itu, Arwin juga diduga menerima sejumlah pemberian akibat penerbitan izin usaha itu. Akibat perbuatan itu, KPK menjerat Arwin dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa waktu lalu, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Siak. Selain menggeledah kantor Bupati Siak, KPK juga telah menggeledah sejumlah kantor perusahaan kayu. Kasus itu adalah pengembangan kasus serupa yang menjerat Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar. Azmun telah dinyatakan bersalah dalam kasus itu.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari), Susanto Kurniawan, mengatakan, sedikitnya lima izin perusahaan yang dikeluarkan Arwin pada periode tersebut diduga bermasalah. Perusahaan yang menerima izin itu antara lain PT National Timber seluas 8.200 hektar, PT Balai Kayang Mandiri (21.450 hektar) dan PT Bina Daya Bintara (8.000 hektar). Kemudian, PT Rimba Mandau Lestari (6.400 hektar), PT Rimba Rokan Perkasa (21.500 hektar), dan PT Seraya Sumber Lestari (16.875 hektar).

“Apabila dirunut pemberian izin rencana kerja (RKT) untuk perusahaan yang bermasalah, maka kemungkinan besar kepala dinas kehutanan bisa terseret dalam kasus ini. Dalam penerbitan RKT, yang merekomendasikan adalah Kepala Dinas Kehutanan Riau,” katanya.

Bupati Natuna

Sementara itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Daeng Rusnadi terkait kasus dugaan korupsi dana bagi hasil (DBH) migas di Natuna. “Yang bersangkutan dijadwalkan menjalani pemeriksaan hari ini,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta.

Sampai dengan pukul 12.00, belum ada keterangan resmi tentang kehadiran Daeng di gedung KPK. KPK juga belum memaparkan materi pemeriksaan terhadap Daeng.

Daeng sudah berstatus tersangka dalam kasus tersebut. Dia juga sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan di KPK. Daeng ditetapkan sebagai tersangka terkait perannya ketika menjabat Ketua DPRD Natuna periode 1999-2004. Daeng diduga menerima APBD yang digunakan untuk meloloskan tambahan DBH Migas di Jakarta.

Sebanyak Rp 60 miliar dana APBD 2004 itu diduga digunakan tidak sebagaimana mestinya. Dana itu diduga dinikmati oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Natuna dan anggota DPRD setempat.

Dalam kasus itu, KPK juga sudah menetapkan mantan Bupati Natuna Hamid Rizal sebagai tersangka. Hamid diduga turut serta dalam upaya penyalahgunaan DBH tersebut.

Untuk memperjelas kasus tersebut, KPK telah memeriksa beberapa orang, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Ilyas Sabli dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Natuna.

Berdasar hasil pemeriksaan, KPK memperoleh keterangan bahwa pencairan DBH itu disertai dengan Surat Keputusan Bupati, dan beberapa dokumen pendukung. (kompas)

KPP PRD: Soal Koruptor, SBY-Boediono Tebang Pilih

Published on December 9, 2010 by Lukman Hakim ·   No Comments

Jakarta (LiraNews) – Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini, Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) mengeluarkan pernyataan sikap. Menurut Ketua Umum KPP PRD, Agus Priyono, pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan SBY-Budiono hanya sebatas retorika di mulut saja, sementara prakteknya para pelaku korupsi mendapatkan perlakuan enak: mendapat fasilitas mewah dalam penjara, gampang mendapatkan remisi, dan bisa keluar-masuk penjara.

“Kasus korupsi besar, seperti skandal bank century, malah sudah tutup buku. Para pelakunya pun kini hidup bebas,” kata Agus Priyono, Kamis (9/12/10).

Agus Priyono mengatakan, pemberantasan korupsi di era SBY-Budiono sangat terang bersifat tebang pilih. Sebagian besar koruptor yang ditangkap adalah lawan politik SBY, sedangkan koruptor asal partai demokrat dan barisan pendukung SBY lainnya tidak pernah diungkap. Bahkan, ada yang menyebut partai demokrat, partainya SBY, sebagai “bungker perlindungan” bagi para koruptor.

Di sisi lain, lanjut Agus Priyono, lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, telah kehilangan pamornya dalam memerangi korupsi. Alih-alih menjadi garda depan dalam melawan korupsi, lembaga-lembaga ini justru sangat mudah dirayu oleh “suap” dan sogokan.

“Reformasi birokrasi, yang hampir selalu disebutkan SBY dalam setiap pidatonya, juga tidak pernah terwujud. KPK sendiri pernah membuat pengakuan yang sangat serius bahwa instansi pemerintah masih yang paling rentan korupsi. Kinerja KPK dalam memberantas korupsi juga semakin merosot, tidak lagi seperti sebelum kejadian mereka dikriminalisasikan. Bahkan, KPK punya “dosa” besar dengan terlibat mengubur skandal bank Century,” tutur Agus Priyono.

Jika Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap bahwa 76 persen pernyataan SBY terkait pemberantasan korupsi tidak terbukti alias bohong, maka KPP PRD menyatakan bahwa SBY, dari telapak kaki hingga ujung rambutnya, tidak punya komitmen memberantas korupsi.

“Oleh karena itu, adalah kesalahan  besar jika masih mengharapkan SBY memerangi korupsi, termasuk berharap kepada lembaga penegak hukumnya. Harapan satu-satunya untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah “gerakan rakyat”,” tandasnya.

Agus Priyono menyebut keberhasilan menyelamatkan cicak (KPK) dari terkaman buaya (kepolisian/kejaksaan) merupakan bukti konkret betapa ampuhnya gerakan rakyat itu. Di beberapa daerah, rakyat mulai terlibat dalam gerakan-gerakan anti-korupsi, terutama dalam penjatuhan kepala desa, camat, dan bupati/kepala daerah yang korupsi.

“Karena itu, melalui peringatan Hari Anti-korupsi se-Dunia pada hari ini, kami menyerukan “Kobarkan dan massalkan gerakan rakyat menentang korupsi!” Misalnya membangun posko-posko anti-korupsi atau pusat-pusat informasi anti-korupsi di setiap kampung, pabrik, sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Selain itu, menggelar pengumpulan tanda-tangan untuk menarik mandat para pejabat dan polisi yang teridentifikasi korup,” pungkasnya. (luk)

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s